"Kita memiliki kartu, yakni kartu tanda penduduk, kartu kita sudah canggih, ini memiliki teknologi dengan big data, single identity number. Semua fasilitas ketenagakerjaan, pendidikan, kesehatan, semua ada di sini. PKH kita tambah PKH Plus di dalam program yang hanya membutuhkan KTP ini," pamer Sandiaga.
Beberapa hari yang lalu, saya membuka rekening untuk keperluan tabungan haji di salah satu bank. Ketika memverifikasi data nama ibu kandung, petugas bank mengatakan ada ketidakcocokan.
"Maaf pak, nama ibu kandungnya dicocokkan sesuai data Disdukcapil ya," kata petugas bank pada saya.
"Maksudnya bagaimana, Mbak?" tanya saya tidak mengerti. Setahu saya, nama ibu kandung saya ya sudah sesuai dengan yang saya tuliskan di formulir data nasabah.
"Ini ada huruf J di depan huruf Y, jadi data di formulir saya cocokkan dengan data di Disdukcapil ya, Pak," kata petugas bank menjelaskan.
Saya lantas mengiyakan saja karena bagaimanapun juga, data yang ada di Disdukcapil menjadi pedoman database dari bank yang bersangkutan.
Apa yang saya alami tersebut lantas membuat saya berpikir dan mengangguk setuju manakala mendengar pernyataan penutup dari cawapres Sandiaga Uno dalam debat cawapres Minggu, 18 Maret 2019. Bukan karena saya berdiri dan memihak pasangan calon Prabowo-Sandi, tapi saya melihat apa yang disampaikan Sandiaga tersebut secara logis memang tepat.
Dalam closing statement-nya, Sandi mengatakan, "Mari ibu-ibu buka dompet masing-masing. Ada satu kartu, yaitu KTP kita yang sudah memiliki chip dan memiliki data besar bangsa ini. Tidak perlu ada kartu-kartu lain. Cukup satu kartu ini untuk mengakses seluruh fasilitas yang menjadi hak warganya dan akan jauh lebih efisien.
(Seketika seluruh pendukung paslon 02 berdiri dan keluarkan KTP).
Usai acara debat, kepada pers Sandiaga mengatakan banyaknya kartu yang dikeluarkan oleh pemerintah akan menjadi beban anggaran negara. Karena itu, dia ingin menjadikan KTP elektronik sebagai kartu yang dapat menjadi akses ke berbagai program pemerintah.
"Pasti ada birokrasi, ada biaya, ada beban negara menghabiskan triliunan (rupiah). KTP elektronik kan ada chip, ada digital economy yang di belakang KTP kita. Kita akan gunakan KTP tersebut sebagai konsolidator program pemerintah. Jadi belum cukup membawa kartu tersebut ke fasilitas pemerintah untuk mendapat layanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan," ujar dia.
Menanggapi kritik dan solusi yang ditawarkan Sandi, Ma'ruf Amin menegaskan e-KTP yang ada saat ini belum bisa digunakan untuk merespons berbagai masalah, seperti kesehatan hingga Kartu Pra-Kerja.
"Saya kira selama ini KTP belum bisa dimainkan untuk respons seluruh masalah. Maka kita pakai kartu perseorangan supaya lebih mudah. Apabila nanti sudah saatnya tidak perlu pakai kartu, pakai HP saja. Kalau masyarakat sudah siap budayanya, kita lihat," kata Ma'ruf seusai debat cawapres di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/3/2019).
Mengingat pengalaman saya, di mana petugas bank bisa mengakses dan mencocokkan data nasabah dengan database dari Disdukcapil, apa yang ditawarkan Sandi seyogyanya bisa terwujud. KTP kita bisa dijadikan basis data untuk semua layanan dan kebutuhan sosial masyarakat.
Bila Ma'ruf Amin menegaskan eKTP yang ada saat ini masih belum bisa digunakan untuk merespon semua masalah, itu karena pemerintah kita belum memaksimalkan potensi database yang ada. Kalau institusi seperti bank saja bisa mengakses dan mengintegrasikan database nasabah mereka dengan data dari Disdukcapil, mengapa pemerintah yang notabene memegang master datanya malah tidak bisa?
Sesuai saran Sandi, eKTP bisa dijadikan basis data terpadu. Dengan begitu, pemerintah semestinya tidak perlu mencetak banyak kartu-kartu yang stand alone, yang berdiri sendiri padahal hakikatnya database kartu tersebut sama.
Sebagaimana yang dikatakan Sandi, mencetak kartu baru berarti ada anggaran baru. Ada beban biaya yang harus ditanggung APBN, mulai dari biaya pencetakan hingga pemeliharaan data. Biaya-biaya tersebut tak seharusnya dikeluarkan apabila pemerintah bisa mengoptimalkan database yang sudah dimiliki Disdukcapil dalam chip eKTP.
Tinggal bagaimana caranya Prabowo-Sandi, apabila kelak terpilih bisa mengintegrasikan dan mewujudkan database pada eKTP menjadi sumber daya besar. Menjadi basis data terpadu untuk merespon semua kebutuhan layanan sosial masyarakat Indonesia. Tanpa harus mencetak beragam kartu baru.
Sumber : Kompasiana.com
