Jakarta - Kementerian Keuangan mengklaim reformasi di Direktorat Jenderal Pajak terus berjalan. Reformasi ini menyangkut reformasi organisasi, mekanisme kerja dan Sumber Daya Manusia.
Demikian disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Kiagus Ahmad Badaruddin di kantornya, Jalan Wahidin Raya, Jakarta, Jumat 25/5/2012.
"Berbagai hal kita sempurnakan, kita tetap berjalan, reformasi itu tidak berhenti, masalah organisasi kemudian mekanisme kerja, dan SDM, 3 pilar itu kita kembangkan menjadi 9 area perubahan, itu tetap berjalan dan terus dievaluasi dari waktu ke waktu," tegasnya.
Sementara itu, tambah Badaruddin, Ditjen Pajak juga sudah membentuk KPP baru untuk tambang dan mineral guna meningkatkan penerimaan pajak dari kedua sektor tersebut.
"Kalau yang di Kementerian Pendayagunaan Aapartur Negara dan Reformasi Birokrasi, obrolannya kita membentuk kantor khusus pertambangan dan mineral," jelasnya.
Namun, tambah Badaruddin, penambahan KPP ini tidak akan membesarkan struktur direktorat ini. Pasalnya, masih menggunakan aparat yang tersedia.
"Struktur tetap, tidak menambah struktur baru, struktur kantor yang ada kita ubah jadi menangani spesifik untuk wajib pajak pertambangan umum dan mineral, dari situ tentu dari waktu ke waktu petugasnya akan meningkat pengetahuannya menjadi spesialis di situ, mungkin tahun pertama dia belajar dulu, tahun berikutnya lebih ahli lagi, lebih ahli lagi. Dengan begitu penerimaan negara dari perpajakan menyangkut pertambangan menjadi lebih besar," paparnya.
Badaruddin yakin banyak pegawai pajak yang sudah mengerti dengan penghitungan hasil tambang ini. Hanya saja memang dibutuhkan banyak aparat baru guna menarik pajak lebih besar lagi.
"Nanti kita lihat kebutuhannya, tapi tenaga ahli kita banyak kok, malah ada orang pajak yang sarjana geologi," tandasnya.
Sumber : detik.com
0 comments:
Post a Comment