JAKARTA, KOMPAS.com — Tidak seiramanya sikap anggota partai politik pendukung pemerintahan terkait kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi menunjukkan bahwa keberadaan Sekretariat Gabungan (Setgab) memang tak efektif. Sebagai organisasi yang mewadahi parpol koalisi, Setgab tidak bisa digunakan untuk memperdebatkan kebijakan pemerintah secara substantif.
"Harus ada pelembagaan komunikasi politik di Setgab," kata pengamat politik Universitas Gadjah Mada (UGM), Ari Dwipayana, pada sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu (7/4/2012).
Menurut dia, selama ini ada persepsi kuat di publik bahwa anggota koalisi hanya diminta mendukung kebijakan pemerintah tanpa adanya komunikasi. Tak heran, terkait rencana kenaikan BBM bersubsidi, ada parpol yang akhirnya berbeda sikap.
Sementara itu, Sekretaris Divisi Komunikasi Publik DPP Partai Demokrat Hinca Panjaitan membantah bahwa tak ada komunikasi antarparpol pendukung koalisi terkait kebijakan strategis. Menurutnya, komunikasi antaranggota koalisi terjadi di pemerintahan, misalnya rapat kabinet paripurna dan rapat terbatas.
Hinca mengatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Ketua Setgab telah berulang kali menjelaskan alasan di balik kebijakan kenaikan BBM. Para menteri yang menjadi perpanjangan parpol, kata Hinca, seharusnya menurunkan informasi ini ke partai dan kader di akar rumput.
"Jadi, komunikasi koalisi tak semata-mata di Cikeas, tapi di pemerintahan," kata Hinca.
Wakil Sekjen Partai Golkar Happy Bone Zulkarnaen mengatakan, Setgab seharusnya melakukan introspeksi atas sikap anggota koalisi berkaitan kebijakan kenaikan BBM. Pimpinan Setgab harus mempertegas apa yang disebut dengan pelanggaran berat dan pelanggaran ringan.
"Lalu, apa sanksi dari pelanggaran itu, ada reward and punishment. Jika SBY tegas, saya yakin, semua akan berpikir ulang untuk melakukan pelanggaran. Harus ada ketegasan, jangan hanya memakai sinyal-sinyal," kata Happy.
0 comments:
Post a Comment