Pengamat: SBY, Segeralah Ambil Keputusan

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Ketua Sekretariat Gabungan Parpol Pendukung Pemerintah didorong segera mengambil sikap terkait tertundanya rencana Pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Ini momentum yang pas bagi Presiden untuk menggunakan kesempatan sebaik-baiknya, menjelaskan style kepemimpinan yang sebenar-benarnya. Publik akan menilai kepemimpinan Presiden. - Ari Dwipayana

Salah satu anggota Setgab, PKS, memilih berbeda sikap dengan lima anggota lainnya dalam kebijakan kenaikan BBM. Hal ini mengakibatkan anggota Setgab mendorong SBY segera mengeluarkan PKS.

"Ini adalah momentum yang pas bagi Presiden untuk menggunakan kesempatan sebaik-baiknya, menjelaskan style kepemimpinan yang sebenar-benarnya. Publik akan menilai kepemimpinan Presiden," kata pengamat politik Universitas Gadjah Mada, Ari Dwipayana, pada diskusi politik di Jakarta, Sabtu (7/4/2012).

Hal senada juga disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Happy Bone Zulkarnaen.

"Yang paling ditunggu saat ini adalah bukan PKS mundur, tetapi Presiden segera mengambil keputusan. Keputusan apa pun akan dihargai," kata Happy.

Ari mengatakan, Presiden tak boleh menunda mengambil keputusan. Presiden juga diminta tak perlu melakukan rapat-rapat berkepanjangan, tetapi cukup hanya melakukan kalkulasi politik secara hati-hati. Tak ada salahnya bagi Presiden mengambil posisi politik yang berbeda.

"Sistem presidensial telah memberikan kewenangan besar kepada Presiden. Jangan takut terhadap konfigurasi politik di parlemen," kata Ari.

Sementara itu, Sekretaris Divisi Komunikasi Publik DPP Partai Demokrat Hinca Panjaitan meminta semua pihak bersabar. Mereka diminta tak mendorong-dorong Presiden segera mengambil keputusan.

"Tunggu sebentar lagi," kata Hinca.

Sebelumnya, Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Politik Daniel Sparringa mengatakan, Presiden tengah menyusun ulang formasi koalisi di parlemen dan kabinet. Terkait hal ini, Presiden dikatakan telah mengetahui konsekuensi dari penyusunan ulang formasi koalisi.

"Presiden memang sedang memikirkan, tak hanya langkah, tapi juga menghitung risiko politik yang dikalkulasikan secara cermat," kata Daniel.

Daniel mengatakan, penyusunan ulang formasi koalisi di parlemen dan kabinet ini merupakan langkah berani yang ditunggu-tunggu. Baik SBY maupun seluruh anggota koalisi sepakat bahwa wibawa dan kehormatan Setgab harus ditegakkan.