JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Pramono Anung berpendapat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tak perlu meminta pertimbangan partai politik yang tergabung dalam Sekretariat Gabungan Koalisi untuk menyikapi masalah Partai Keadilan Sejahtera. Pasalnya, Indonesia menganut sistem presidensial.
"Kalau Presiden merasa nyaman bekerja sama dengan menteri-menteri dari PKS, silakan (dipertahankan). Tapi kalau merasa tidak nyaman, ya Presiden bisa ambil tindakan untuk itu (diganti). Jadi tidak bisa diserahkan ke Setgab. Sepenuhnya kewenangan Presiden," kata Pramono di Kompleks DPR, Jakarta, Senin (2/4/2012).
Pramono dimintai tanggapan sikap Presiden yang akan membicarakan masalah PKS dengan Setgab dalam waktu dekat. Rencana itu terungkap ketika Yudhoyono sebagai Ketua Dewan Pembina PD menerima desakan dari internal PD dalam rapat internal di Kantor DPP PD, kemarin.
Desakan itu setelah sikap PKS kembali berseberangan dengan kebijakan koalisi dengan tetap mempertahankan Pasal 7 Ayat 6 UU APBNP 2012 ketika voting di paripurna akhir pekan lalu. Dengan kata lain, PKS menolak memberi ruang bagi pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi.
Pramono menambahkan, tak perlu juga internal PD mendesak Yudhoyono untuk mengeluarkan PKS dari koalisi lantaran hal itu kewenangan penuh Presiden. Selain itu, politisi PDI-P itu menilai tak perlu desakan itu menjadi konsumsi publik.
"Kita tahu kita punya sistem yang mempunyai otoritas untuk mengganti (menteri) itu Presiden sehingga tidak perlu menanyakan kepada siapa pun bahkan kepada PKS sendiri," pungkas Pramono.
0 comments:
Post a Comment