BANDUNG, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa menyerukan perlunya melawan segala tudingan asing berkaitan dengan perang dagang minyak nabati internasional yang tidak adil. Perlawanannya dengan hasil penelitian untuk menjawab tudingan tadi.
Berbicara saat membuka Musyawarah Nasional VIII Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) di Bandung, Kamis (12/4/2012), Hatta menegaskan, minyak sawit mentah (CPO) dan produk turunannya menghadapi tuduhan dari Badan Perlindungan Lingkungan (EPA) AS.
EPA mengeluarkan notifikasi pada 27 Januari 2012, yang mengklaim biodiesel berbahan CPO menyerap emisi kurang dari 20 persen. Atas alasan ini, AS menolak CPO. Sebagai produsen terbesar dunia, Indonesia dan Malaysia masih merahasiakan besaran CPO sebagai bahan baku biodisel yang mampu menekan emisi rumah kaca.
Ada perbedaan utama pada penghitungan emisi yang dihasilkan lahan gambut dan limbah sawit. AS mengasumsikan, naiknya permintaan biodisel CPO, akan meningkatkan ekspor CPO. Dengan permintaan yang meningkat, akan ada perluasan lahan kelapa sawit yang selanjutnya akan merusak hutan. Namun, alasan ini tidak kuat.
”Karena itu, perang dagang yang tidak fair ini harus kita lawan, tapi bukan dengan pernyataan yang sembarangan, melainkan dengan hasil penelitian,” ujar Hatta Rajasa.
Wakil Ketua I Dewan Minyak Sawit Indonesia Derom Bangun menyambut sikap Hatta. ”Kita harus mempertimbangkan ajakan kerja sama yang dilakukan oleh AS. Pasalnya, ada sejumlah kalangan di AS yang merasa kebijakan itu telah melukai sahabat mereka di Asia Tenggara (Indonesia dan Malaysia),” ujar Derom yang baru kembali dari Washington DC mengikuti pertemuan dengan pejabat EPA akhir Maret lalu.
0 comments:
Post a Comment