TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Politisi Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, mengkritik sikap tidak terima Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang telah dikeluarkan dari Setgab parpol koalisi, sebagaimana pernyataan Sekretaris Setgab, Syarif Hasan.
Menurut Ruhut, pernyataan disampaikan Syarif Hasan tersebut adalah sikap resmi, karena dia juga bagian pemerintah, yakni Menteri Koperasi dan UKM. Dengan begitu, tidak melulu harus Ketua Setgab, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang menyampaikan pendepakan PKS dari koalisi.
"Jadi, tegas kan, tadinya ada enam (parpol di) Setgab, sekarang tinggal lima parpol. Kurang apa lagi. Lima diundang dan satu nggak diundang, Artinya, PKS nggak di Setgab lagi. Kok cengeng PKS, maunya yang ngomong Pak SBY," kata Ruhut di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (10/4/2012).
Menurut Ruhut, lima parpol yang tersisa di koalisi, yakni Demokrat, Golkar, PKB, PAN, dan PPP, sudah lelah dengan cara politik PKS yang kerap tidak satu garis komando. Dan Setgab yang sekarang ini menginginkan tampil beda, yakni kekompakan.
Karena itu, Ruhut mengimbau para petinggi PKS untuk menerima kenyataan, tan pa harus menunggu pernyataan dari Presiden Yudhoyono. "Jadi, nggak usah kita minta Pak SBY, karena itu aturan dari Setgab," ujarnya.
0 comments:
Post a Comment