Wika Bangung Rumah di Aljazair Dengan 1.343 Pekerja Indonesia

Berita Hari Ini - PT Wijaya Karya (Persero) berencana membangun rumah subsidi sebanyak 3.950 unit di Aljazair masing-masing sebanyak 1.700 unit di Algier dan 2.250 unit di Blida. Pembangunan ribuan rumah tersebut rencananya akan dimulai pada tahun ini.

Direktur Eksekutif Eximbank Indonesia Sinthya Roesly mengatakan, pengerjaan proyek tersebut membawa banyak manfaat bagi Indonesia. Selain mempertipis defisit neraca perdagangan dengan negara itu, proyek ini juga menyerap 1.343 pekerja asal Indonesia.

"Proyek pembangunan rumah bersubsidi (Iogement) di Aljazair yang dilaksanakan oleh WIKA secara langsung maupun tidak Iangsung memberikan multiplier effect bagi negara dan masyarakat Indonesia, yang diantaranya adalah mendorong strategi peningkatan ekspor ke negara non tradisional serta membuka lapangan dan kesempatan kerja langsung bagi 1.343 tenaga kerja Indonesia," ujar Sinthya di Kantornya, Jakarta, Rabu (27/3).

Manfaat lainnya, berupa peningkatan nilai ekspor serta daya saing produk dan jasa Indonesia khususnya jasa konstruksi di pasar internasional, penetrasi pasar ke kawasan Afrika, serta meningkatkan nilai perdagangan bilateral Indonesia.

"Diharapkan bentuk dukungan dari pemerintah serta sinergi antar BUMN dan Lembaga terus dipertahankan dan ditingkatkan sehingga bersifat berkelanjutan dan dapat menumbuhkan manfaat sosial ekonomi yang Iebih banyak Iagi," jelasnya.

Dalam pengerjaan proyek pembangunan rumah subsidi ini, Wika mendapat kucuran dana dari Eximbank sebesar Rp 187,7 miliar. Pemberian dana itu dilakukan melalui pembiayaan Kredit Modal Kerja Ekspor (KMKE) dengan skema National Interest Account (NIA).

Sementara itu, Direktur Operasi III PT Wijaya Karya Tbk Destiawan Soewardjono mengatakan, dukungan LPEI dalam pembiayaan modal kerja ekspor merupakan bentuk kerja sama yang menunjukkan nilai strategis berupa dukungan pemerintah kepada sektor jasa konstruksi nasional dalam meningkatkan daya saing pada pembangunan proyek-proyek infrastruktur di luar negeri.

"Selain itu, merupakan langkah kongkrit untuk meningkatkan ekspor dan investasi ke negara non tradisional melalui pemanfaatan dana NIA, termasuk melalui pemanfaatan peluang bisnis turunan," jelasnya.

Sumber : Merdeka.com

Read More

Palembang Siapkan RSJ Buat Caleg Gagal

Berita Hari Ini - Rumah Sakit Ernaldi Bahar (RS Jiwa) Palembang menyiapkan delapan kamar khusus bagi calon legislatif (caleg) yang stres akibat tak terpilih. Mereka nantinya dirawat oleh psikiater untuk memulihkan kejiwaannya.

Kepala Instalasi Humas dan Pelayanan Pengaduan RS Ernaldi Bahar Palembang, Iwan Adyantoro mengungkapkan, potensi stres bagi caleg cukup tinggi karena persaingan untuk memperoleh suara terbanyak pada Pemilihan Legislatif 17 April mendatang sangat ketat. Otomatis akan membahayakan jiwa caleg yang tak kuat menanggung kekalahan.

"Kami siap melayani siapapun yang mengalami gangguan kejiwaan, termasuk para caleg," ungkap Iwan, Jumat (15/3).

Pihaknya menyiapkan delapan kamar dengan berbagai tipe, mulai dari kelas tiga, kelas dua, kelas satu, hingga VIP. Kamar itu digunakan tergantung dengan pilihan keluarga dan dengan pembayaran umum atau BPJS.

Dikatakannya, pelayanan bagi pasien umum dan caleg tidak dibedakan. Pihaknya menyiapkan psikiater yang berjumlah delapan orang untuk memaksimalkan pemulihan kejiwaan pasien.

"Meski siap menampung caleg yang stres, tapi tidak ada persiapan khusus. Jika diperlukan, kami siap melayani," katanya.

Sumber : Merdeka.com

Read More

Prabowo Akan Liburkan Sekolah Jika Menang

Capres Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno akan meliburkan anak sekolah dan kampus-kampus selama Bulan Ramadan. Tujuannya agar anak-anak fokus mempelajari agama Islam.

"Pak Prabowo memberikan kesempatan kepada seluruh anak-anak sekolah fokus belajar agama Islam pada bulan ramadhan, serta mengembangkan nilai-nilai toleransi pada bulan Ramadhan," kata Koordinator Jubir Prabowo Sandi Dahnil Anzar Simanjuntak lewat akun twitternya, Jumat (15/3).

Libur sekolah di Bulan Ramadan sudah lama menjadi tradisi di Indonesia. Namun, sejak tahun 1978, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan era Presiden Soeharto mengubah aturan itu. Daoed Joesoef mengubah libur Ramadan hanya beberapa hari di awal bulan puasa, kemudian di akhir Ramadan menjelang lebaran. Walau keputusan itu ditentang MUI pada masanya, namun Pemerintah Orde Baru tetap menjalankannya.

Baru di saat Presiden Gus Dur menjadi presiden setelah reformasi, kebijakan ini diubah lagi. Kegiatan pendidikan kembali diliburkan penuh selama Bulan Ramadan. Sekolah-sekolah diimbau membuat kegiatan pesantren kilat tahun 1999.

Di era Presiden Megawati tahun 2001, libur Ramadan kembali berubah seperti Orde Baru. Kebijakan ini yang dijalankan sampai sekarang. Namun beberapa daerah dan sekolah swasta kadang menetapkan kebijakan libur yang lebih panjang di Bulan Ramadan.

Sumber : Merdeka.com

Read More

Kartu Sakti Sandiaga Uno Cuma 1

"Kita memiliki kartu, yakni kartu tanda penduduk, kartu kita sudah canggih, ini memiliki teknologi dengan big data, single identity number. Semua fasilitas ketenagakerjaan, pendidikan, kesehatan, semua ada di sini. PKH kita tambah PKH Plus di dalam program yang hanya membutuhkan KTP ini," pamer Sandiaga.

Beberapa hari yang lalu, saya membuka rekening untuk keperluan tabungan haji di salah satu bank. Ketika memverifikasi data nama ibu kandung, petugas bank mengatakan ada ketidakcocokan.

"Maaf pak, nama ibu kandungnya dicocokkan sesuai data Disdukcapil ya," kata petugas bank pada saya.

"Maksudnya bagaimana, Mbak?" tanya saya tidak mengerti. Setahu saya, nama ibu kandung saya ya sudah sesuai dengan yang saya tuliskan di formulir data nasabah.

"Ini ada huruf J di depan huruf Y, jadi data di formulir saya cocokkan dengan data di Disdukcapil ya, Pak," kata petugas bank menjelaskan.

Saya lantas mengiyakan saja karena bagaimanapun juga, data yang ada di Disdukcapil menjadi pedoman database dari bank yang bersangkutan.

Apa yang saya alami tersebut lantas membuat saya berpikir dan mengangguk setuju manakala mendengar pernyataan penutup dari cawapres Sandiaga Uno dalam debat cawapres Minggu, 18 Maret 2019. Bukan karena saya berdiri dan memihak pasangan calon Prabowo-Sandi, tapi saya melihat apa yang disampaikan Sandiaga tersebut secara logis memang tepat.

Dalam closing statement-nya, Sandi mengatakan, "Mari ibu-ibu buka dompet masing-masing. Ada satu kartu, yaitu KTP kita yang sudah memiliki chip dan memiliki data besar bangsa ini. Tidak perlu ada kartu-kartu lain. Cukup satu kartu ini untuk mengakses seluruh fasilitas yang menjadi hak warganya dan akan jauh lebih efisien.

(Seketika seluruh pendukung paslon 02 berdiri dan keluarkan KTP).

Usai acara debat, kepada pers Sandiaga mengatakan banyaknya kartu yang dikeluarkan oleh pemerintah akan menjadi beban anggaran negara. Karena itu, dia ingin menjadikan KTP elektronik sebagai kartu yang dapat menjadi akses ke berbagai program pemerintah.

"Pasti ada birokrasi, ada biaya, ada beban negara menghabiskan triliunan (rupiah). KTP elektronik kan ada chip, ada digital economy yang di belakang KTP kita. Kita akan gunakan KTP tersebut sebagai konsolidator program pemerintah. Jadi belum cukup membawa kartu tersebut ke fasilitas pemerintah untuk mendapat layanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan," ujar dia.

Menanggapi kritik dan solusi yang ditawarkan Sandi, Ma'ruf Amin menegaskan e-KTP yang ada saat ini belum bisa digunakan untuk merespons berbagai masalah, seperti kesehatan hingga Kartu Pra-Kerja.

"Saya kira selama ini KTP belum bisa dimainkan untuk respons seluruh masalah. Maka kita pakai kartu perseorangan supaya lebih mudah. Apabila nanti sudah saatnya tidak perlu pakai kartu, pakai HP saja. Kalau masyarakat sudah siap budayanya, kita lihat," kata Ma'ruf seusai debat cawapres di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/3/2019).

Mengingat pengalaman saya, di mana petugas bank bisa mengakses dan mencocokkan data nasabah dengan database dari Disdukcapil, apa yang ditawarkan Sandi seyogyanya bisa terwujud. KTP kita bisa dijadikan basis data untuk semua layanan dan kebutuhan sosial masyarakat.

Bila Ma'ruf Amin menegaskan eKTP yang ada saat ini masih belum bisa digunakan untuk merespon semua masalah, itu karena pemerintah kita belum memaksimalkan potensi database yang ada. Kalau institusi seperti bank saja bisa mengakses dan mengintegrasikan database nasabah mereka dengan data dari Disdukcapil, mengapa pemerintah yang notabene memegang master datanya malah tidak bisa?

Sesuai saran Sandi, eKTP bisa dijadikan basis data terpadu. Dengan begitu, pemerintah semestinya tidak perlu mencetak banyak kartu-kartu yang stand alone, yang berdiri sendiri padahal hakikatnya database kartu tersebut sama.

Sebagaimana yang dikatakan Sandi, mencetak kartu baru berarti ada anggaran baru. Ada beban biaya yang harus ditanggung APBN, mulai dari biaya pencetakan hingga pemeliharaan data. Biaya-biaya tersebut tak seharusnya dikeluarkan apabila pemerintah bisa mengoptimalkan database yang sudah dimiliki Disdukcapil dalam chip eKTP.

Tinggal bagaimana caranya Prabowo-Sandi, apabila kelak terpilih bisa mengintegrasikan dan mewujudkan database pada eKTP menjadi sumber daya besar. Menjadi basis data terpadu untuk merespon semua kebutuhan layanan sosial masyarakat Indonesia. Tanpa harus mencetak beragam kartu baru.

Sumber : Kompasiana.com

Read More

Zul Zivilia Terancam Hukuman Mati

Pihak kepolisian menyatakan bahwa vokalis grup band Zivilia, Zulkifli atau Zul, terancam hukuman mati atas kasus dugaan penyalahgunaan narkoba yang menjeratnya.

Terlebih barang bukti yang disita dari tangan Zul tak sedikit jumlahnya, yakni sabu seberat 9,5 kilogram, pil ekstasi sebanyak 24.000 butir, dan timbangan elektrik.

"Dengan barang bukti ini, yang bersangkutan (Zul) bersama rekan-rekannya terancam maksimal hukuman mati, minimal 20 tahun, tergantung perannya," ucap Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Pol Suwondo Nainggolan di Mapolda Metro Jaya, kawasan Semanggi, Jakarta Selatan, Jumat (8/3/2019). 

Menurut Suwondo, berdasarkan hasil pemeriksaan awal, peran Zul tak hanya sebagai pengguna, namun juga merupakan bagian dari jaringan pengedar narkotika. 

Zul pun disangkakan Pasal 114 ayat 2 juncto Pasal 112 ayat 2 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba karena barang bukti narkoba yang disita beratnya melebihi 5 gram.

"Itu untuk memberikan efek jera," kata Suwondo. 

Zul sebelumnya ditangkap di apartemen Gading River View, Kelapa Gading, Jakarta Utara, pada Jumat (1/3/2019).

Penangkapan Zul dilakukan oleh polisi setelah melakukan pengembangan atas penangkapan sebelumnya terhadap rekan Zul pada 28 Februari 2019 lalu.

Sumber : Kaskus.co.id

Read More

Macan Muria Masih Ada di Hutan Muria

Kudus – Ternyata di Kawasan hutan gunung Muria masih di ketemukan belasan “macan muria”, macan berjenis macan tutul ini adalah hewan yang menjadi simbol kebanggaan warga Kudus.

Riset dan pengamatan di lakukan oleh Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) yang akan digunakan sebagai dasar penyelamatan hutan Gunung Muria selama kurang lebih 8 bulan ini, salah satu hasilnya adalah pihaknya berhasil mendapatkan gambar macan tutul.

Ada sebanyak 13 ekor dalam radius 55 kilometer melalui Kamera pengintai yang dipasang untuk memantau aktifitas hayati di kawasan tersebut.

Hal tersebut disampaikan oleh Corporate Transformation and Sustainibility, YKAN, Ratih Loekito dalam paparannya saat  membahas pelestarian hutan Muria di Command Centre, Selasa (08/03/2019).

”Kami sedang mengadakan riset di hutan Gunung Muria, dan saat ini sudah berlangsung sekitar 30 persen. Penelitian digelar untuk mendapatkan informasi yang komprehensif soal berbagai hal di kawasan tersebut termasuk keanekaragaman hayati di Gunung Muria,” katanya.

Sampai saat ini kalau bicara di sana kondisinya masih relatif bagus. Tapi tidak bisa menutup mata dengan kondisi sekarang yang terjadi banyaknya perambahan hutan. Bukan tidak mungkin makin lama kondisinya akan makin jelek.

“ Selain macan tutul sejumlah hewan lain yang tertangkap kamera pengintai kami  yakni rusa, babi hutan, dan ayam hutan,” terangnya.

Dalam kajian yang dilakukan, sedianya pihaknya juga menemukan spesies yang ditengarai baru sebagai penghuni hutan Muria.

Namun, pihaknya masih belum berkenan untuk mempublikasi lantaran saat ini pihaknya masih koordinasi dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

Diakuinya keanekaragaman hayati di kawasan gunung Muria masih terjaga, namun, selama kurun waktu 1990-2014 tutupan hutan mengalami perubahan dan diyakini sebagian di antaranya berdampak terhadap kerusakan hutan.

“Dari hasil penelitian besar yang dilakukannya, secara umum kondisi hutan masih bagus, melalui data yang tersaji, diharapkan dapat dilakukan kegiatan yang tepat untuk menyeimbangkan produksi dan konservasi " ujarnya.

Paparan yang membahas tentang konservasi hutan Muria itu juga di hadiri Bupati Kudus i HM Tamzil, Sekda Sam’ani Intakoris, Vice President Director PT Djarum FX Supanji, dan perwakilan Perhutani Muria-Patiayam, Akademisi dan pengamat lingkungan serta sejumlah pihak yang terkait dengan hutan Muria.

Vice President Director PT Djarum FX Supanji usai pemaparan kepada sejumlah awak media menjelaskan, pihaknya menggandeng YKAN untuk menggelar riset hutan Muria dengan tujuannya, supaya digelar upaya sinergis dan komprehensif untuk pelestarian hutan Muria. ”Bila kita baik kepada alam, alam akan berlaku baik pula kepada kita,” terangnya.

Sementara itu, Bupati HM Tamzil mengapresiasi peran stake holder dalam penyelamatan hutan Muria.

Dia mengumpulkan sejumlah pihak terkait untuk menentukan kapan, di mana, siapa, dan apa yang dilakukan untuk kelestarian Muria. ”Muria sangat penting untuk Kudus dan sekitarnya,” paparnya. 

Sumber : Isknews.com

Read More

Cawapres No 1 Menghilangkan Kata Kafir

Jakarta - Calon wakil presiden nomor urut 01 Ma'ruf Amin menanggapi keputusan Bahtsul Masail Maudluiyah NU terkait penggunaan kata kafir untuk non muslim di Indonesia. Ma'ruf sepakat dengan rekomendasi Nahdlatul Ulama, supaya tidak lagi menggunakan kata kafir untuk menjaga keutuhan bangsa.

"Ya mungkin supaya kita menjaga keutuhan, sehingga tidak menggunakan kata-kata yang seperti menjauhkan, mendeskriminasikan gitu. Mungkin punya kesepatakan untuk tidak menggunakan istilah itu," ujar Ma'ruf di kediamannya, Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (2/3/2019).

Mustasyar PBNU itu menuturkan tidak mengikuti Bahtsul Masail karena melakukan safari politik di Jawa Barat. Seperti diketahui, Ma'ruf lima hari nonstop melakukan safari. Dia sempat menghadiri pembukaan musyawarah nasional alim ulama dan konferensi besar Nahdlatul Ulama. Setelahnya Ma'ruf melanjutkan perjalanan.

"Saya sendiri tidak ikut sidangnya kan, karena terus mutar," kata Ketum MUI itu.

Kendati tak mengetahui persis jalannya sidang, kata Ma'ruf Amin, kalau ulama telah bersepakat tak lagi menggunakan kata kafir untuk non muslim, memang keputusan itu diperlukan untuk menjaga keutuhan bangsa.

"Kalau itu sudah disepakati ulama berarti ada hal yang diperlukan pada saat tertentu untuk menjaga keutuhan bangsa, istilah-istilah yang bisa menimbulkan ketidaknyamanan itu untuk dihindari," jelas Ma'ruf.

Sebelumnya, Wakil Ketua Lembaga Bahtsul Masail PBNU KH Abdul Moqsith Ghazali mengatakan Pancasila sebagai dasar negara berhasil menyatukan rakyat Indonesia yang plural, baik dari sudut etnis dan suku maupun agama dan budaya.

Di bawah payung Pancasila, seluruh warga negara adalah setara dengan yang satu tak lebih unggul dari yang lain berdasarkan suku, etnis bahkan agama. Hal itu selaras dengan yang pernah dilakukan Nabi Muhammad dengan membuat Piagam Madinah untuk menyatukan seluruh penduduk Madinah.

Piagam Madinah itu menegaskan bahwa seluruh penduduk Madinah adalah satu kesatuan bangsa atau umat yang berdaulat di hadapan bangsa/ umat lainnya tanpa diskriminasi.

Moqsith mengatakan kata kafir sering disebutkan oleh sekelompok orang untuk melabeli kelompok atau individu yang bertentangan dengan ajaran yang mereka yakini, kepada nonmuslim, bahkan terhadap sesama muslim sendiri.

Kata yang Menyakiti

Bahtsul Masail Maudluiyah memutuskan tidak menggunakan kata kafir bagi nonmuslim di Indonesia. "Kata kafir menyakiti sebagian kelompok nonmuslim yang dianggap mengandung unsur kekerasan teologis," katanya.

Ia mengatakan para kiai menyepakati tidak menggunakan kata kafir, tetapi menggunakan istilah muwathinun, yaitu warga negara. Menurut dia, hal demikian menunjukkan kesetaraan status Muslim dan nonmuslim di dalam sebuah negara.

"Dengan begitu, maka status mereka setara dengan warga negara yang lain," katanya. Meski demikian, kata dia, kesepakatan tersebut bukan berarti menghapus kata kafir. Hanya saja, penyebutan kafir terhadap nonmuslim di Indonesia tidak bijak.

Sumber : Liputan6.com 

Read More

Capres No 1 Belum Kerja Tetap di Gaji

Jakarta - Capres nomor urut 01 Joko Widodo atau Jokowi memberi penjelasan tentang Kartu Pra Kerja yang dipaparkannya dalam Konvensi Rakyat beberapa waktu lalu. Jokowi mengatakan bahwa kartu ini dikhususkan untuk para anak muda lulusan SMA/SMK, perguruan tinggi, dan politeknik.

Hal ini dikatakan Jokowi saat menghadiri acara ngopi bersama milenial Sulawesi Tenggara, di Kendari, Jumat, 1 Maret 2019. Salah satu relawan sebelumnya meminta penjelasan kepada Jokowi terkait hal ini.

"Mengenai kartu pra kerja, kartu ini kita siapkan untuk anak-anak muda yang lulus dari SMA atau SMK maupun yang lulus dari politeknik/perguruan tinggi agar bisa masuk ke industri untuk dapat pekerjaan," jelas Jokowi.

Menurut dia, para pemegang kartu ini nantinya akan mendapat pelatihan sehingga dapat meningkatkan kemampuannya. Pelatihan ini tidak hanya dilakukan di dalam negeri, namun juga di luar negeri.

"Semua dikerjakan oleh instruktur yang punya kualifikasi yang bagus. Sehingga begitu lulus training mestinya kalau training bagus gampang sekali masuk dunia kerja," ucap dia.

Dapat Gaji

Dia mengatakan pemegang kartu pra-kerja yang belum mendapat pekerjaan, meskipun telah mengikut pelatihan tak perlu khawatir. Jokowi menjelaskan bahwa pemegang kartu ini tetap akan mendapatkan gaji.

"Kalau belum dapat pekerjaan kartu itu juga akan memberikan kayak honor, kayak gaji gitu. Tapi jumlahnya berapa masih kita rahasiakan," kata Jokowi disambut tepuk tangan dari para relawan.

Sumber : Liputan6.com

Read More

Ratna Sarumpet Acungkan Dua Jari Saat Sidang

JAKARTA, Terdakwa kasus penyebaran berita bohong atau hoaks, Ratna Sarumpaet mengacungkan simbol dua jari saat tiba di Ruang sidang utama, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (28/2/2019). 

Ratna juga tersenyum kepada awak media dan mempersilakan awak media untuk mengambil gambarnya. 

Agenda sidang perdana Ratna adalah pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum (JPU). Sidang dipimpin oleh Wakil Ketua PN Jakarta Selatan Joni. 

Ratna Sarumpaet ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan penyebaran kabar bohong atau hoaks bahwa dirinya dianiaya orang. 

Ratna ditangkap pihak kepolisian di Bandara Soekarno-Hatta saat dia hendak menuju Cile pada 4 Oktober 2018. 

Berkas penyidikan Ratna Sarumpaet diterima Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta pada 30 Januari 2019.  Ratna lalu diserahkan pihak kepolisian kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan pada 31 Januari 2019 setelah berkas perkaranya lengkap atau P 21. Ia diserahkan beserta barang bukti untuk proses pelimpahan kasus. 

Namun, Ratna kembali dititipkan di Rutan Polda Metro Jaya sambil menunggu pemeriksaan barang bukti. Kejari Jakarta Selatan melimpahkan berkas perkara Ratna ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan pada 21 Februari 2019.

Sumber : Kompas.com

Read More

Prabowo : Kita Tak Mau Terus Dibelakang

Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto kembali menyinggung proyek infrastruktur era pemerintahan Joko Widodo ( Jokowi) yang menurutnya dibangun bukan untuk rakyat kecil. Hal itu disampaikan Prabowo saat menggelar silaturahmi dengan alim ulama, kiai dan habaib di Pondok Pesantren Assadad, Sumenep, Madura, Selasa (26/2).

Prabowo mengakui, pembangunan infrastruktur sangat dibutuhkan bangsa ini. Namun, infrastruktur yang dibangun harus bisa diakses oleh rakyat.

"Kalau yang pakai infrastruktur hanya pengusaha untuk membawa barang dari luar negeri (impor), ya untuk apa infrastruktur itu," kata Prabowo melalui siaran pers Badan Pemenangan Nasional (BPN).

Kepada rakyat Sumenep, Prabowo berjanji, pemerintahan yang ia pimpin ke depan akan membangun infrastruktur yang memberi nilai tambah bagi masyarakat.

"Kita akan bangun ratusan pabrik-pabrik, anak-anak kita harus mendapatkan pekerjaan yang baik, kita tidak mau anak kita hanya jadi babu. Anak petani harus jadi insinyur, harus jadi dokter," kata Prabowo.

Dalam kesempatan yang sama, Prabowo juga berkomitmen untuk membentuk pemerintahan yang bersih dari korupsi. Ketua Umum Partai Gerindra itu memastikan dirinya akan menunjuk putra putri terbaik untuk duduk di kabinet pemerintahannya.

"Tak hanya pintar, tapi juga yang miliki nurani. Yang bersedia tidak memperkaya diri sendiri, saudara, teman, atau saudaranya," kata capres yang berpasangan dengan cawapres Sandiaga Uno ini.

Atas dasar itu, Prabowo mengajak rakyat Sumenep khususnya dan warga Madura pada umumnya untuk menggunakan hak pilihnya di pemilu 17 April 2019. Prabowo juga mengajak masyarakat untuk mengawal jalannya pemilu agar berlangsung jujur dan adil.

"Kita berada di penghujung perubahan besar. 17 April 2019, 50 hari lagi kita bisa mengganti arah dari negara yang lemah ke negara yang lebih kuat. Bangsa makmur yang rakyatnya sejahtera. Karena itu, mari kita tidak lengah, mari berbondong-bondong TPS dan jaga sampai selesai," seru Prabowo.

Kiai dan Alim Ulama Sumenep Siap Menangkan Prabowo-Sandi

Sementara Kedatangan Prabowo di Ponpes Assadad disambut meriah para ulama, santri, dan masyarakat. KH Moh Yazid selaku perwakilan tuan rumah menerangkan, acara silaturahmi dengan Prabowo ini dihadiri oleh ulama-ulama dari berbagai penjuru Madura. Kehadiran mereka adalah pertanda Madura siap memenangkan Prabowo-Sandi di Pilpres 2019.

"Mereka para ulama ini waktunya sudah habis untuk berkhidmad untuk umat, untuk mendidik para santri, tapi kenapa mereka masih sempat hadir di sisi, tujuannya hanya satu, yakni untuk memenangkan Prabowo Subianto," kata KH Yazid, Selasa (26/2).

KH Yazid mengatakan, para ulama sumenep telah menetapkan pilihan dukungan kepada paslon nomor urut 02. Pilihan itu didapat melalui ikhtiar dan doa memohon petunjuk kepada Tuhan.

"Kami para ulama tentunya sudah berfikir panjang. Selain telah ada hasil ijtima ulama di Jakarta, para ulama dan kiai sepuh di Sumenep telah beristiharah meminta petunjuk kepada Allah. Kami punya cara sendiri untuk menentukan pilihan dan alhamdulillah hasilnya sama dengan hasil ijtima ulama yang di Jakarta," terang KH Yazid.

Kepada Prabowo, para alim ulama serta kiai Sumenep menitipkan mandat dan aspirasi. Mereka juga berdoa agar gerakan menuju Indonesia adil makmur ala Prabowo-Sandiaga Uno selalu mendapat berkah dari Yang Maha Kuasa.

"Pak Prabowo dan Pak Sandi semoga menjadi pemimpin yang bisa menghadirkan keadilan untuk bangsa indonesia, bisa wujudkan kemakmuran bagi rakyat. Semoga jadi pemimpin yang adil dan memakmurkan," ucap KH Yazid.

Masih di kesempatan yang sama, KH Yazid juga mengimbau masyarakat untuk bersama-sama mewujudkan pemilu jujur, adil, damai, dan saling menghormati perbedaan pilihan.

"Mari jaga pemilu ini tetap damai, mohon tidak ada kata netral, suara anda akan menentukan nasib Indonesia lima tahun yang akan datang. Misalnya di luar sana ada ulama kiai yang beda pilihan politik, tolong jangan dicaci, jangan dibenci, kita jaga ukhwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah kita supaya terwujud Indonesia yang adil dan makmur," kata KH Yazid.

Sumber : Merdeka.com

Read More

Sambutan Rakyat Jateng Jatim dan DIY Luar Biasa

Calon Presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto hadir di Grand Pasific Hall di Sleman dalam acara 'Prabowo Menyapa', Rabu (27/2). Di depan ribuan relawan dan pendukungnya, Prabowo memberikan pidato.

Prabowo menyebut jika sebenarnya ingin istirahat seusai pensiun dari TNI. Namun karena melihat kondisi bangsa yang karut marut akhirnya Prabowo pun kembali memutuskan untuk maju di Pilpres 2019.

"Saya sama dengan senior-senior saya. Kami ini seharusnya sudah istirahat. Untuk jenderal-jenderal semacam ini. Apalagi yang dicari? Bintang empat, bintang tiga, bintang kehormatan sudah didapat semua. Kita ingin istirahat. Tapi tidak rela melihat negara dalam keadaan tidak benar," ujar Prabowo.

Indonesia dianggap Prabowo dalam keadaan tidak benar karena banyaknya aset kekayaan Indonesia yang berada di luar negeri. Uang-uang dari Indonesia banyak yang dibawa keluar negeri.

Prabowo mengungkapkan kondisi ini semakin diperparah dengan maraknya korupsi di Indonesia. Prabowo menyebut korupsi di Indonesia sudah dalam stadium empat.

Melihat kondisi ini, Prabowo pun memutuskan untuk kembali maju di Pilpres 2019. Keinginan maju Prabowo ini ternyata dikuatkan dengan dukungan warga. Dukungan dari warga ini dinilai Prabowo semakin hari semakin semarak saat dirinya berkunjung ke berbagai kota di Indonesia.

"Saya dari tadi pagi melihat semangat luar biasa, rakyat Yogyakarta luar biasa semangatnya. Tadi sempat saya ke Temanggung di situ luar biasa. Kemarin tiga hari di Jawa Timur di 11 titik semuanya luar biasa. Yang saya rasakan rakyat Indonesia sudah mengerti masalah yang dihadapi oleh bangsa kita. Rakyat Indonesia tidak bisa dibohongi lagi," tutup Prabowo. 

Sumber : merdeka.com

Read More

Mantan Mayor Jendral Ini Tantang Wiranto

JAKARTA, Mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) Mayor Jenderal (Purn) Kivlan Zen menantang Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto untuk berdebat di televisi terkait dalang kerusuhan 1998. 

"Kalau memang Wiranto berani, kita berdebat saja di Media Masa. Saya akan bawa data-data dan saksi yang menunjukkan Wiranto sebagai dalang kerusuhan," kata Kivlan kepada Kompas.com, Rabu (27/3/2019). 

Hal ini disampaikan Kivlan menjawab tantangan dari Wiranto. 

Mantan Panglima ABRI itu sebelumnya menantang Kivlan Zen dan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto sumpah pocong terkait dalang kerusuhan 1998. 

Tantangan itu disampaikan karena Kivlan sebelumnya menyebut Wiranto sebagai dalang kerusuhan. 

Namun, Kivlan menolak tantangan sumpah pocong itu dan lebih memilih untuk berdebat di televisi. 

"Saya tidak mau sumpah pocong, itu kan sumpah setan. Tidak sesuai koridor hukum. Kalau mau kita berdebat saja di semua media TV di Indonesia," katanya. 

Bahkan, Kivlan juga menantang Wiranto untuk menempuh mekanisme peradilan militer atau pengadilan militer untuk benar-benar membuktikan siapa yang bertanggung jawab atas kerusuhan yang terjadi. 

Kivlan menyebut saat kerusuhan pecah di Jakarta, Wiranto yang saat itu menjabat Panglima ABRI justru meminta tak ada pasukan dari luar daerah yang dikirim ke Jakarta. 

"Kostrad mau kirim pasukan dari Jawa Tengah. Dia (Wiranto) bilang jangan. Apa bukan dalang kerusuhan kalau seperti itu," katanya.

Sumber : Kompas.com

Read More