Pemimpin oposisi Aung San Suu Kyi menegaskan, penolakan partainya, Liga Nasional Demokrasi (NLD), untuk duduk di parlemen sebelum sumpah anggota diganti adalah masalah teknis ketimbang masalah politik.
"Kami berharap masalah ini segera selesai, sehingga kami dapat mengabdi kepada negara di dalam parlemen," kata Suu Kyi dalam konferensi pers bersama Menteri Luar Negeri Italia Giulio Terzi di Yangoon kemarin.
Namun, peraih Hadiah Nobel Perdamaian ini menegaskan, masalah sumpah merupakan salah satu isu utama yang menyebabkan oposisi memboikot pemilihan umum 2010.
Adapun Terzi mengingatkan Presiden Myanmar Thein Sein agar bersikap bijak. Sebab, pelonggaran sanksi oleh Uni Eropa selama satu tahun mendatang bukanlah pencabutan sanksi. "Kami ingin reformasi Myanmar tidak berhenti atau melambat."
NLD menolak kata "menjaga konstitusi" yang dibuat oleh junta militer pada 2008. Sebab, kata ini menyebabkan anggota parlemen wajib menjaga keberadaan pemerintah junta militer, yang mereka tolak. Oposisi mendesak agar kata tersebut diganti menjadi "menghormati".
Keputusan NLD ini menyebabkan masalah baru dalam reformasi Myanmar. Pemimpin partai penguasa, USDP, menolak mengubah kata sumpah. Tapi partai lain mengusahakan agar terjadi kompromi di antara kedua pihak yang berseteru.
"Kami tengah mengusahakan dialog antara NLD dan USDP untuk mencari solusi," ujar Aye Maung, Pemimpin Partai Pembangunan Nasionalis Rakhine.
Sumber : Tempo.co
0 comments:
Post a Comment